Kode KBLI 2025: Struktur dan Cara Menentukannya

Salah kode KBLI saat mengurus izin usaha bisa berakibat panjang: Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit tidak sesuai dengan kegiatan usaha sebenarnya, sertifikat standar sulit diproses, hingga potensi masalah saat perusahaan mengikuti tender atau audit kepatuhan. Kode KBLI 2025 hadir sebagai pembaruan yang membuat proses ini lebih presisi, namun juga menuntut pelaku usaha memahami ulang struktur klasifikasinya.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI adalah sistem pengelompokan kegiatan ekonomi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi rujukan wajib dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). Pada 19 Desember 2025, BPS resmi merilis KBLI 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025, menggantikan KBLI 2020 yang dinilai sudah tidak sepenuhnya mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi terkini, termasuk ekonomi digital dan sektor terkait perubahan iklim.

Artikel ini menjelaskan struktur kode KBLI 2025 secara menyeluruh, apa saja yang berubah dari versi sebelumnya, serta cara praktis menentukan dan menyesuaikan kode KBLI untuk kebutuhan perizinan usaha Anda.

Definisi dan Dasar Hukum KBLI 2025

KBLI adalah standar klasifikasi resmi yang mengelompokkan seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia berdasarkan kesamaan karakteristik proses produksi, jenis barang atau jasa yang dihasilkan, dan penggunaannya. Setiap kegiatan usaha diwakili oleh sebuah kode angka yang disebut kode KBLI, dan kode inilah yang menjadi acuan wajib saat mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS RBA.

Dasar hukum KBLI 2025 adalah Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang menggantikan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020. Penyusunannya mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revisi 5 yang direkomendasikan Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 2024, sehingga struktur dan terminologi KBLI 2025 kini lebih selaras dengan standar klasifikasi ekonomi internasional.

Bagi pelaku usaha yang sedang dalam proses pendirian PT atau CV, memahami kode KBLI yang berlaku sejak awal akan mencegah kebutuhan revisi akta dan NIB di kemudian hari, terutama karena kode KBLI menjadi dasar penentuan tingkat risiko usaha dan jenis perizinan lanjutan yang wajib dipenuhi.

Struktur dan Tingkatan Kode KBLI 2025

KBLI 2025 disusun berjenjang dari klasifikasi paling umum hingga paling spesifik. Struktur berjenjang ini penting dipahami karena kesalahan memilih tingkat kedalaman kode sering menjadi penyebab NIB tidak mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya.

Kategori

Tingkat paling luas, diwakili huruf. KBLI 2025 memiliki 22 kategori (A sampai V), bertambah satu dibandingkan KBLI 2020 yang hanya memiliki 21 kategori (A sampai U). Penambahan ini mencerminkan pemekaran sektor akibat perkembangan aktivitas ekonomi baru.

Golongan Pokok, Golongan, dan Sub Golongan

Di bawah kategori, klasifikasi dipecah lebih rinci menjadi golongan pokok, golongan, dan sub golongan, masing-masing diwakili tambahan digit angka. Semakin dalam levelnya, semakin spesifik jenis kegiatan usaha yang dicakup.

Kelompok atau Kode Lima Digit

Tingkat paling detail berupa kode lima digit yang menjadi kode KBLI final untuk didaftarkan dalam NIB. Secara keseluruhan, KBLI 2025 mencakup 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 sub golongan, dan 1.560 kelompok kegiatan usaha.

Apa yang Berubah dari KBLI 2020 ke KBLI 2025

Perubahan paling signifikan adalah penambahan kategori usaha dari 21 menjadi 22, sebagai respons atas aktivitas ekonomi yang sebelumnya tidak tercakup rinci. KBLI 2025 kini mengakomodasi klasifikasi baru untuk layanan intermediasi platform digital, kegiatan konten dan media kreatif seperti podcast, gim, dan layanan streaming, aktivitas Factoryless Goods Producers atau produsen barang tanpa pabrik yang tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai kegiatan perdagangan, serta sektor terkait penangkapan dan penyimpanan karbon, energi terbarukan, dan penguatan klasifikasi jasa keuangan.

Salah satu contoh konkret, kode KBLI 43400 kini secara spesifik mencakup jasa intermediasi konstruksi khusus, yaitu layanan yang mempertemukan pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dengan imbalan komisi, baik melalui platform digital maupun cara konvensional. Perusahaan yang bergerak di ranah ini, termasuk yang mengikuti kategori jasa konsultansi badan usaha konstruksi, perlu memastikan kode KBLI yang didaftarkan mencerminkan model bisnis intermediasi tersebut secara akurat, bukan sekadar kode konstruksi umum.

Perubahan ini bersifat menyeluruh, sehingga bukan hanya usaha baru yang perlu memperhatikannya. Usaha yang sudah beroperasi dengan kode KBLI 2020 juga wajib menyesuaikan kodenya, sebagaimana dibahas pada bagian batas waktu penyesuaian di bawah.

Cara Mencari dan Menentukan Kode KBLI yang Tepat

Menentukan kode KBLI yang tepat bukan sekadar mencocokkan nama usaha dengan daftar kode, melainkan memahami kegiatan inti yang menghasilkan pendapatan utama perusahaan. Berikut langkah praktis yang bisa Anda ikuti.

• Identifikasi kegiatan usaha utama yang menghasilkan pendapatan terbesar, karena satu perusahaan bisa memiliki lebih dari satu kode KBLI namun harus menetapkan kode utama.
• Cari padanan kegiatan tersebut mulai dari tingkat kategori, lalu telusuri ke golongan pokok, golongan, dan sub golongan hingga menemukan kode lima digit yang paling spesifik menggambarkan usaha Anda.
• Periksa deskripsi resmi setiap kode pada dokumen KBLI 2025 yang diterbitkan BPS, karena judul kode yang terlihat mirip sering memiliki cakupan berbeda.
• Perhatikan lokasi usaha, karena kode KBLI tertentu terkait erat dengan kesesuaian tata ruang yang diatur lewat Rencana Detail Tata Ruang. Kaitan ini dibahas lebih rinci dalam pembahasan hubungan RDTR dan KBLI.
• Untuk usaha yang lokasinya belum sesuai RDTR, proses selanjutnya biasanya memerlukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dijelaskan pada uraian apa itu PKKPR.

Kaitan Kode KBLI dengan NIB dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kode KBLI menjadi input pertama saat pelaku usaha mendaftar NIB melalui OSS RBA. Sistem OSS akan menentukan tingkat risiko usaha, mulai dari risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, hingga tinggi, berdasarkan kombinasi kode KBLI dan skala usaha. Tingkat risiko inilah yang menentukan jenis perizinan lanjutan yang wajib dipenuhi, mulai dari cukup NIB saja untuk risiko rendah, hingga memerlukan sertifikat standar atau izin.

Untuk usaha dengan risiko menengah, pelaku usaha umumnya diwajibkan memiliki sertifikat standar yang menyatakan usaha telah memenuhi standar tertentu. Jika Anda belum familiar dengan dokumen ini, penjelasan lengkapnya tersedia pada artikel apa itu sertifikat standar. Ketepatan kode KBLI yang didaftarkan sejak awal akan menentukan apakah proses ini berjalan lancar atau justru memerlukan koreksi berulang di sistem OSS.

Rekomendasi praktis: sebelum mendaftarkan NIB, lakukan pengecekan silang antara kegiatan usaha riil, kode KBLI yang paling sesuai, dan potensi kebutuhan sertifikat standar atau izin turunan lainnya, agar perusahaan tidak perlu mengajukan perubahan data berulang kali di kemudian hari.

Batas Waktu dan Cara Penyesuaian Kode KBLI Lama ke KBLI 2025

Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 mewajibkan setiap perusahaan menyesuaikan kode KBLI usahanya ke KBLI 2025 paling lambat enam bulan sejak peraturan ini diundangkan pada 18 Desember 2025. Untuk mendukung masa transisi ini, BPS telah menerbitkan tabel konversi yang menjembatani kode KBLI 2020 dengan padanannya di KBLI 2025, sehingga pelaku usaha dan pengambil kebijakan dapat memetakan kode lama ke kode baru secara sistematis.

Berdasarkan pemberitaan resmi, penyesuaian klasifikasi ini akan dikonversi secara otomatis dalam sistem OSS dan berlaku penuh mulai Juni 2026. Meski proses konversi sebagian bersifat otomatis, pelaku usaha tetap disarankan memeriksa kembali kode KBLI hasil konversi pada akun OSS masing-masing, karena tabel konversi tidak selalu menghasilkan padanan satu banding satu yang sempurna, terutama untuk kode yang mengalami pemecahan menjadi beberapa kode baru yang lebih spesifik.

Tips Praktis Memilih dan Menyesuaikan Kode KBLI

Kesalahan umum yang sering terjadi adalah memilih kode KBLI berdasarkan nama usaha yang terdengar mirip, tanpa memeriksa deskripsi resmi cakupan kegiatannya. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu Anda menghindari kesalahan tersebut.

• Libatkan konsultan atau notaris berpengalaman saat proses pendirian badan usaha agar kode KBLI ditentukan sejak awal secara akurat, bukan sekadar mengikuti template umum.
• Jika perusahaan memiliki lebih dari satu lini bisnis, daftarkan kode KBLI tambahan sesuai kegiatan sekunder, namun pastikan kode utama tetap mencerminkan sumber pendapatan terbesar.
• Untuk usaha di sektor jasa konsultansi, baik konstruksi maupun non konstruksi, sesuaikan kode dengan kategori spesifik seperti pada jasa konsultansi badan usaha non konstruksi agar tidak tercampur dengan kategori jasa umum yang cakupannya lebih luas.
• Pantau pengumuman resmi BPS dan Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait tenggat penyesuaian, karena keterlambatan penyesuaian berpotensi menghambat proses perizinan lanjutan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa perbedaan utama KBLI 2025 dan KBLI 2020?

KBLI 2025 menambah jumlah kategori dari 21 menjadi 22, mengacu pada ISIC Revisi 5, dan mengakomodasi kegiatan ekonomi baru seperti platform digital, konten kreatif, serta sektor terkait perubahan iklim yang belum tercakup rinci pada KBLI 2020.

Apakah perusahaan lama wajib mengganti kode KBLI ke versi 2025?

Ya. Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 mewajibkan penyesuaian kode KBLI paling lambat enam bulan sejak diundangkan, dengan proses konversi yang terintegrasi ke sistem OSS.

Bagaimana cara mengetahui kode KBLI yang tepat untuk usaha saya?

Identifikasi kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan utama, telusuri klasifikasinya dari kategori hingga kode lima digit, lalu cocokkan dengan deskripsi resmi pada dokumen KBLI 2025 yang diterbitkan BPS.

Apakah kode KBLI memengaruhi jenis izin usaha yang harus dimiliki?

Ya. Kode KBLI menjadi dasar penentuan tingkat risiko usaha dalam sistem OSS RBA, yang selanjutnya menentukan apakah perusahaan cukup memiliki NIB, atau juga memerlukan sertifikat standar maupun izin tambahan.

Ke mana pelaku usaha dapat memeriksa kode KBLI secara resmi?

Rujukan resminya adalah dokumen Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, serta sistem OSS RBA yang dikelola Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk kebutuhan pendaftaran NIB.

Kesimpulan

Kode KBLI 2025 bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan penyesuaian menyeluruh yang memengaruhi cara perusahaan mendaftarkan kegiatan usahanya di sistem OSS RBA. Memahami struktur klasifikasinya, mengetahui apa yang berubah dari versi sebelumnya, dan memastikan penyesuaian dilakukan sebelum tenggat waktu akan membantu perusahaan menghindari hambatan perizinan di kemudian hari. Bagi Anda yang tengah mempersiapkan pendirian usaha baru atau meninjau ulang kesesuaian lokasi dan standar operasional, memahami keterkaitan kode KBLI dengan tata ruang dan sertifikat standar menjadi langkah lanjutan yang perlu ditelusuri lebih jauh.