Cara Memilih Kode KBLI 2025 yang Tepat untuk Usaha

Salah satu tahap paling menentukan sebelum mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah menentukan kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya dijalankan. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI adalah sistem pengelompokan kegiatan ekonomi yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi acuan seluruh instansi pemerintah, termasuk dalam sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), untuk menentukan jenis usaha, tingkat risiko, dan perizinan yang dibutuhkan.

Kesalahan memilih kode KBLI bukan perkara sepele. Kode yang tidak sesuai dapat membuat perusahaan salah menentukan tingkat risiko usaha, gagal memenuhi syarat perizinan tertentu, bahkan menghambat proses pengajuan Sertifikat Standar atau kualifikasi tender di kemudian hari. Bagi pelaku usaha yang baru mendirikan badan usaha maupun yang sedang memperbarui data usahanya, memahami cara memilih kode KBLI yang tepat menjadi langkah wajib sebelum melangkah ke tahap perizinan berikutnya.

Artikel ini membahas bagaimana struktur KBLI 2025 bekerja, cara mencocokkan kegiatan usaha dengan kode yang tersedia, serta kaitannya dengan dokumen perizinan lain seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Memahami Struktur dan Fungsi Kode KBLI

Kode KBLI tersusun secara berjenjang, mulai dari kategori huruf yang mewakili sektor ekonomi luas, kemudian diperinci ke dalam golongan pokok, golongan, subgolongan, hingga kelompok kegiatan usaha dengan kode angka. Semakin dalam jenjangnya, semakin spesifik pula deskripsi kegiatan usaha yang tercakup di dalamnya. Sebagai contoh, kategori huruf F mewakili sektor konstruksi, yang kemudian diturunkan ke golongan pokok konstruksi bangunan sipil dengan kode angka yang lebih rinci.

Klasifikasi ini disusun berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang kemudian terus diperbarui mengikuti perkembangan jenis kegiatan ekonomi di Indonesia. Pembaruan KBLI penting diikuti karena kode yang digunakan pada saat pendaftaran usaha beberapa tahun lalu bisa jadi sudah tidak berlaku atau telah digantikan dengan kode baru yang lebih spesifik dalam versi terkini.

Dalam sistem OSS RBA, kode KBLI yang dipilih pelaku usaha akan menentukan tingkat risiko kegiatan usaha, apakah tergolong risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tingkat risiko inilah yang kemudian menentukan jenis perizinan lanjutan yang wajib dipenuhi, mulai dari sertifikat standar hingga izin usaha berbasis analisis dampak tertentu.

Langkah Memilih Kode KBLI yang Sesuai dengan Kegiatan Usaha

Memilih kode KBLI yang tepat memerlukan kejelian dalam mencocokkan deskripsi aktivitas usaha dengan uraian resmi yang tersedia dalam sistem. Berikut langkah praktis yang dapat Anda terapkan.

• Petakan seluruh kegiatan usaha utama dan kegiatan pendukung yang akan dijalankan perusahaan
• Cari kata kunci deskriptif dari kegiatan usaha tersebut pada fitur pencarian kode KBLI di sistem OSS RBA
• Bandingkan beberapa kode yang muncul dan pilih yang paling sesuai dengan uraian kegiatan, bukan sekadar kemiripan nama
• Perhatikan apakah kegiatan usaha memerlukan lebih dari satu kode KBLI, misalnya untuk usaha yang menjalankan produksi sekaligus perdagangan
• Konsultasikan pilihan kode dengan referensi resmi BPS apabila deskripsi kegiatan usaha tergolong unik atau lintas sektor

Dalam praktik, banyak pelaku usaha keliru memilih kode yang terdengar mirip namun sebenarnya mencakup cakupan kegiatan yang berbeda. Kesalahan ini berisiko menimbulkan masalah saat instansi pengawas melakukan verifikasi lapangan, karena kegiatan usaha yang berjalan tidak sesuai dengan kode yang terdaftar dalam NIB.

Kaitan Kode KBLI dengan Tata Ruang dan Sertifikat Standar

Pemilihan kode KBLI tidak berdiri sendiri. Setiap kode memiliki keterkaitan dengan kesesuaian tata ruang wilayah tempat usaha didirikan. Sebelum mengurus perizinan lanjutan, pelaku usaha perlu memastikan bahwa lokasi usaha sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang dan kaitannya dengan KBLI, karena ketidaksesuaian lokasi usaha dengan zonasi tata ruang dapat menghambat penerbitan izin meski kode KBLI yang dipilih sudah tepat.

Selain tata ruang, sebagian kegiatan usaha juga memerlukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai syarat sebelum melangkah ke tahap perizinan berikutnya. Penjelasan lebih rinci mengenai dokumen ini dapat Anda pelajari melalui pembahasan apa itu PKKPR dan hubungannya dengan KBLI, yang mengulas bagaimana kesesuaian lokasi usaha memengaruhi proses perizinan berbasis risiko.

Setelah kode KBLI dan kesesuaian tata ruang terpenuhi, pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah umumnya diwajibkan memiliki Sertifikat Standar sebagai bukti pemenuhan standar kegiatan usaha. Uraian lengkap mengenai dokumen ini tersedia dalam pembahasan apa itu Sertifikat Standar, yang relevan bagi pelaku usaha dengan kode KBLI berisiko menengah tinggi.

Implementasi Praktis Saat Mendaftarkan Kode KBLI

Bagi pelaku usaha yang sedang dalam proses pendirian badan usaha, pemilihan kode KBLI sebaiknya dilakukan bersamaan dengan penyusunan maksud dan tujuan dalam akta pendirian. Ketidaksesuaian antara maksud dan tujuan pada akta dengan kode KBLI yang didaftarkan di OSS RBA berpotensi menimbulkan pertanyaan saat verifikasi data usaha. Penjelasan mengenai keterkaitan dokumen pendirian badan usaha dengan kelengkapan perizinan dapat Anda telusuri lebih lanjut melalui pembahasan pendirian PT dan CV.

Bagi badan usaha yang sudah berjalan dan hendak menambah lini kegiatan baru, penambahan kode KBLI dapat dilakukan melalui perubahan data usaha di OSS RBA tanpa harus mendirikan badan usaha baru. Namun, penambahan ini tetap perlu diikuti pembaruan anggaran dasar apabila kegiatan usaha baru tersebut belum tercantum dalam maksud dan tujuan perusahaan.

Sebagai rekomendasi praktis, susunlah daftar kegiatan usaha secara rinci sebelum mendaftar, termasuk kegiatan usaha sampingan yang berpotensi dijalankan dalam waktu dekat. Langkah ini mengurangi risiko harus mengurus perubahan data usaha secara berulang di kemudian hari.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah satu perusahaan bisa memiliki lebih dari satu kode KBLI?

Bisa. Perusahaan dapat mendaftarkan beberapa kode KBLI sekaligus sesuai dengan seluruh kegiatan usaha yang dijalankan, selama seluruh kegiatan tersebut tercantum dalam maksud dan tujuan pada akta pendirian atau perubahannya.

Apa risiko jika kode KBLI yang didaftarkan tidak sesuai dengan kegiatan usaha sebenarnya?

Ketidaksesuaian kode dengan kegiatan usaha aktual dapat menimbulkan masalah saat verifikasi lapangan oleh instansi pengawas, termasuk potensi pembekuan izin usaha hingga kode KBLI diperbaiki sesuai kegiatan yang sebenarnya dijalankan.

Apakah kode KBLI lama masih berlaku setelah pembaruan KBLI 2025?

Sebagian kode lama masih berlaku, namun sebagian lain telah digantikan kode baru yang lebih spesifik, sehingga pelaku usaha sebaiknya memeriksa kembali kesesuaian kode yang digunakan dengan versi klasifikasi terbaru dari Badan Pusat Statistik.

Apakah kode KBLI memengaruhi kualifikasi usaha untuk mengikuti tender?

Ya, sejumlah kategori tender seperti jasa lainnya dan jasa konsultansi badan usaha konstruksi mensyaratkan kesesuaian kode KBLI perusahaan dengan bidang pekerjaan yang ditenderkan sebagai bagian dari evaluasi kualifikasi administrasi.

Ke mana pelaku usaha dapat memastikan kode KBLI resmi yang berlaku saat ini?

Referensi resmi kode KBLI dapat diperiksa melalui publikasi Badan Pusat Statistik maupun fitur pencarian kode yang tersedia langsung dalam sistem OSS RBA saat proses pendaftaran NIB.

Kesimpulan

Memilih kode KBLI 2025 yang tepat adalah fondasi bagi seluruh proses perizinan usaha berikutnya, mulai dari penentuan tingkat risiko, kebutuhan sertifikat standar, hingga kesesuaian dengan tata ruang wilayah usaha. Ketelitian di tahap ini akan menghindarkan pelaku usaha dari hambatan administratif yang dapat memperlambat operasional maupun peluang mengikuti tender di kemudian hari. Bagi Anda yang baru memulai proses pendirian badan usaha, memastikan kesesuaian kode KBLI sejak awal akan mempermudah seluruh tahapan perizinan yang mengikutinya.