Topic Hub & Arsip Terkurasi

Hukum Yayasan

Pusat kurasi informasi teknis, standar regulasi, artikel panduan, glosarium istilah, dan program layanan resmi seputar Hukum Yayasan dari tim ahli KBLI2025.Com.

11 Publikasi Terkait
6 Definisi Istilah
6 FAQ Terverifikasi
Tim Editorial KBLI2025.Com

Layanan Unggulan Terkait Hukum Yayasan

Solusi legalitas, pelatihan kompetensi, dan pendampingan sertifikasi profesional resmi di KBLI2025.Com.

Sertifikasi Resmi

Sertifikasi & Pelatihan Profesi

Program pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja terakreditasi resmi untuk perseorangan dan perusahaan.

Pelajari Selengkapnya
Layanan Utama

Perizinan Usaha & Legalitas Perusahaan

Pendampingan pemenuhan standar regulasi, perizinan berusaha, sertifikat badan usaha, dan kepatuhan hukum.

Pelajari Selengkapnya
Priority Advisory

Konsultasi Teknis & Manajemen Kepatuhan

Asistensi teknis dari tim konsultan senior untuk verifikasi dokumen, gap analysis, dan konsultasi operasional.

Pelajari Selengkapnya

Publikasi & Artikel: Hukum Yayasan

Daftar pembahasan mendalam dan panduan implementasi yang relevan dengan topik ini:

Kamus & Glosarium Istilah

Definisi dan pengertian istilah teknis terkait topik Hukum Yayasan:

Akta Pendirian Perseroan Detail

Akta pendirian adalah dokumen notaris yang membentuk perseroan terbatas, memuat anggaran dasar, modal, pemegang saham, pengurus, dan kegiatan usaha.Pengesaha...

Analisis Dampak Perubahan Kode pada Izin Eksisting Detail

Analisis Dampak Perubahan Kode pada Izin Eksisting adalah telaah terhadap pengaruh pergantian versi KBLI pada izin dan dokumen yang sudah dimiliki perusahaan...

Anggaran Dasar Perseroan Detail

Anggaran Dasar Perseroan adalah dokumen konstitusi perseroan yang memuat nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal, serta ketentuan or...

Badan Pusat Statistik sebagai Penyusun KBLI Detail

Badan Pusat Statistik sebagai Penyusun KBLI adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pembaruan KBLI sebagai standar klasifikasi n...

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Detail

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dimiliki desa untuk mengelola aset, jasa, dan unit usaha demi kesejahteraan masyarakat desa. Unit usa...

Bidang Usaha Prioritas dan Insentif Detail

Bidang Usaha Prioritas dan Insentif adalah kegiatan yang oleh pemerintah dianggap strategis sehingga dapat memperoleh insentif atau kemudahan tertentu, seper...

Tanya Jawab (FAQ)

Pertanyaan yang sering diajukan mengenai Hukum Yayasan:

Penambahan kode KBLI 2025 pada perusahaan existing dilakukan melalui perubahan data usaha di OSS dan penyesuaian akta perusahaan bila diperlukan.Dasar hukum proses ini mengacu pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021.Secara teknis, pelaku usaha perlu menyiapkan minimal 4 dokumen seperti NIB, akta perusahaan, NPWP, dan data kegiatan usaha tambahan.kbli2025.com siap membantu proses penambahan KBLI baru secara resmi dan sesuai kebutuhan ekspansi usaha perusahaan Anda.
Pengecekan kode KBLI perusahaan dapat dilakukan melalui akun OSS pada menu data perizinan berusaha.Dasar hukum penggunaan OSS online diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan kebijakan sistem elektronik perizinan berusaha nasional.Secara teknis, pengguna cukup memasukkan akun OSS dan melihat data NIB perusahaan. Proses pengecekan biasanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit.kbli2025.com siap membantu pengecekan dan validasi kode KBLI perusahaan agar sesuai regulasi terbaru.
Pemilihan kode KBLI untuk kontraktor konstruksi harus disesuaikan dengan klasifikasi pekerjaan bangunan gedung, sipil, atau spesialis.Dasar hukum klasifikasi usaha konstruksi mengacu pada UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan regulasi OSS.Dalam praktiknya, kontraktor wajib memiliki KBLI yang sesuai agar dapat mengurus SBU dan mengikuti tender proyek pemerintah.kbli2025.com siap membantu penentuan KBLI konstruksi dan pengurusan legalitas usaha kontraktor secara resmi.
Pengurusan NIB melalui OSS RBA memerlukan data identitas pemilik usaha dan informasi kegiatan usaha sesuai kode KBLI.Dasar hukum penerbitan NIB diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Secara teknis, pelaku usaha minimal menyiapkan 5 dokumen seperti KTP, NPWP, email aktif, nomor telepon, dan alamat usaha.kbli2025.com siap membantu proses pengurusan NIB OSS RBA secara cepat dan sesuai regulasi terbaru.
UMKM perorangan dapat mengubah kode KBLI langsung melalui OSS tanpa notaris selama tidak berbentuk badan hukum perseroan.Ketentuan ini mengikuti implementasi PP No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan dan perlindungan UMKM.Dalam praktiknya, perubahan data usaha UMKM biasanya dapat selesai dalam waktu kurang dari 1 hari kerja apabila dokumen lengkap.kbli2025.com siap membantu perubahan KBLI UMKM secara online dan sesuai ketentuan OSS terbaru.
Usaha digital dan startup perlu memilih kode KBLI yang sesuai dengan model bisnis seperti aplikasi, platform digital, atau jasa teknologi informasi.Dasar hukum klasifikasi usaha digital mengacu pada Perka BPS No. 2 Tahun 2020 dan implementasi OSS RBA.Dalam praktiknya, startup sering menggunakan lebih dari 2 kode KBLI untuk mencakup layanan aplikasi, konsultasi, dan perdagangan digital.kbli2025.com siap membantu pemilihan KBLI usaha digital agar sesuai regulasi dan kebutuhan investor.

Butuh Konsultasi Lebih Lanjut Mengenai Hukum Yayasan?

Tim representatif resmi KBLI2025.Com siap memberikan asistensi teknis, jadwal sertifikasi, dan persyaratan lengkap.

Chat WhatsApp Resmi