Perizinan Berusaha: PP 28/2025 dan KBLI 2025 Sering Keliru

Perizinan berusaha 2025-2026 diatur PP 28/2025 dan KBLI 2025. Pahami mana yang mengubah izin dan mana yang cukup menyesuaikan kode.

Tim Editorial KBLI2025.Com 18 Nov 2026 9 min read
Perizinan Berusaha: PP 28/2025 dan KBLI 2025 Sering Keliru

Notifikasi di dashboard OSS RBA menampilkan kode KBLI yang berbeda dari dokumen NIB Anda. Di saat yang sama, muncul kabar bahwa aturan perizinan berusaha berganti pada Oktober 2025. Banyak pelaku usaha langsung menyimpulkan bahwa izin lama tidak berlaku dan harus mengurus izin baru. Kesimpulan itu keliru.

Dua perubahan memang terjadi berbarengan, tetapi keduanya mengatur hal berbeda. PP 28/2025 mengganti kerangka perizinan berusaha berbasis risiko, sedangkan KBLI 2025 memperbarui kamus klasifikasi kegiatan usaha. Membedakan keduanya menentukan langkah penyesuaian yang benar-benar perlu Anda ambil.

Pembahasan berikut membedah titik temu kedua regulasi, implikasi praktisnya, serta kesalahan yang paling sering terjadi di lapangan.

Apa yang Sebenarnya Berubah dalam Perizinan Berusaha 2025-2026?

Ada dua jalur perubahan yang tidak boleh dicampur. PP 28/2025 mengubah cara pemerintah menyelenggarakan perizinan berusaha, sementara KBLI 2025 mengubah cara kegiatan usaha diklasifikasikan. Keduanya bersinggungan, tetapi tidak saling menggantikan.

PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diundangkan pada 5 Juni 2025 dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Pemerintah memberi masa transisi empat bulan, sehingga aturan ini berlaku efektif penuh pada 5 Oktober 2025. Seluruh permohonan baru wajib diajukan melalui sistem OSS RBA yang telah disempurnakan.

Di sisi lain, KBLI 2025 adalah pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang ditetapkan Badan Pusat Statistik. Implementasi nasionalnya dijadwalkan paling lambat 18 Juni 2026. KBLI 2025 tidak menciptakan jenis izin baru, melainkan menyesuaikan kode dan cakupan kegiatan usaha yang terus berkembang.

Aspek PP 28/2025 KBLI 2025
Objek perubahan Tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko Klasifikasi baku kegiatan usaha
Dasar hukum PP No. 28 Tahun 2025 KBLI 2025 yang ditetapkan BPS
Masa berlaku Diundangkan 5 Juni 2025, efektif penuh 5 Oktober 2025 Bertahap, paling lambat 18 Juni 2026
Dampak pada izin terbit Mengubah proses, SLA, persyaratan dasar, dan rezim sanksi Tidak otomatis membatalkan izin yang sudah terbit
Tindakan pelaku usaha Memahami ulang alur dan kewajiban Menyesuaikan data jika ada perubahan substansi usaha

Kesalahan umum adalah membaca dua regulasi ini sebagai dua kewajiban baru. PP 28/2025 lebih tepat dipahami sebagai perbaikan proses, bukan penambahan jenis izin. KBLI 2025 adalah pembaruan kamus, bukan perintah mengurus ulang seluruh perizinan. Kerangka KBLI 2025 secara menyeluruh dapat Anda telusuri pada artikel tentang KBLI 2025.

PP 28/2025: Kepastian, SLA, dan Fiktif Positif yang Bertahap

PP 28/2025 mengejar tiga hal sekaligus: kepastian perizinan, batas waktu layanan yang jelas, dan standarisasi proses. Pemerintah menetapkan Service Level Agreement (SLA) untuk tahapan pemrosesan, memperjelas persyaratan dasar, dan mengatur penerapan prinsip fiktif positif secara bertahap.

Persyaratan dasar yang sebelumnya sering menimbulkan tafsir berbeda kini dirinci lebih tegas. Cakupannya meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung (PBG), serta sertifikat laik fungsi (SLF). Setiap objek perizinan dijelaskan mana yang wajib memenuhi syarat tertentu.

Prinsip fiktif positif memungkinkan permohonan dianggap dikabulkan bila pemerintah tidak merespons dalam tenggat tertentu. Namun, pemerintah memilih menerapkannya secara parsial. Sektor berisiko tinggi tetap melewati verifikasi berlapis. Artinya, fiktif positif bukan jalan pintas untuk melewati kelengkapan dokumen.

Dalam praktik, jam SLA tidak otomatis menyelamatkan permohonan yang persyaratan dasarnya belum lengkap. Penolakan sering terjadi karena dokumen KKPR tidak sesuai peruntukan, persetujuan lingkungan belum terbit, atau PBG belum terpenuhi. Karena itu, memahami Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berarti juga memahami urutan pemenuhan persyaratan dasar, bukan hanya alur pengajuan di sistem.

Pendekatan berbasis risiko membagi kegiatan usaha ke dalam empat tingkat: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Tingkat risiko menentukan instrumen yang berlaku. Secara umum, risiko rendah cukup dengan NIB dan pernyataan mandiri, risiko menengah memakai sertifikat standar, sedangkan risiko tinggi memerlukan izin dengan verifikasi lebih ketat.

Tingkat risiko Instrumen umum Karakter pengawasan
Rendah NIB dan pernyataan mandiri Pengawasan pascaperizinan
Menengah rendah Sertifikat standar Verifikasi terbatas
Menengah tinggi Sertifikat standar terverifikasi Verifikasi teknis lebih dalam
Tinggi Izin Persetujuan dan verifikasi berlapis

Seluruh permohonan dan pemutakhiran data berjalan melalui sistem OSS RBA. Bagi pelaku usaha, perubahan yang paling terasa bukan pada nama izin, melainkan pada disiplin dokumen dan pemahaman batas waktu.

KBLI 2025 Bukan Perizinan Baru: yang Perlu dan Tidak Perlu Anda Sesuaikan

KBLI 2025 tidak mewajibkan pelaku usaha mengurus izin baru. Izin usaha yang telah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku. Pemerintah menegaskan hal ini melalui siaran pers BPS pada 30 April 2026 dan Surat Edaran Bersama yang ditandatangani Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Hukum, serta Kepala BPS pada 28 Maret 2026.

Pelaku usaha hanya perlu melakukan penyesuaian melalui sistem OSS dan Administrasi Hukum Umum (AHU) apabila terdapat perubahan substansi usaha. Contohnya perubahan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha. Jika tidak ada perubahan substansi, konversi kode KBLI dilakukan otomatis oleh sistem berdasarkan tabel konversi yang ditetapkan BPS.

Per 25 Februari 2026, sistem OSS telah menerbitkan sekitar 15,4 juta NIB (Nomor Induk Berusaha). Lebih dari 96 persen di antaranya merupakan usaha mikro. Angka ini menunjukkan bahwa NIB telah menjadi fondasi formalisasi usaha, sekaligus alasan mengapa akurasi data KBLI di dalamnya penting dijaga.

Yang berubah adalah kamus, bukan izin. Karena itu, kepanikan mengurus izin baru justru bisa mengalihkan perhatian dari kewajiban yang benar-benar mengikat, seperti pemenuhan komitmen dan pelaporan. Rincian perubahan kode dan cakupan usaha dibahas lebih dalam pada artikel perubahan KBLI 2025 serta gambaran menyeluruh pada KBLI 2025 perubahan.

Ada satu nuansa yang sering terlewat. Kode KBLI bisa berubah tanpa mengubah substansi kegiatan. Sebaliknya, perubahan kegiatan usaha yang nyata bisa menuntut penyesuaian akta dan data perizinan, meskipun kode numeriknya terlihat mirip. Karena itu, yang perlu Anda periksa adalah kesesuaian antara kegiatan nyata, akta, dan data OSS, bukan sekadar angka di dashboard.

Risiko Salah Membaca Perubahan: Sanksi dan Notifikasi yang Sering Diabaikan

Kesalahan memahami transisi tidak langsung berujung sanksi. Namun, mengabaikan kewajiban yang tetap berlaku bisa memicu rangkaian sanksi administratif. PP 28/2025 menyatukan rezim sanksi lintas sektor, mulai dari teguran, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, hingga pencabutan izin.

Salah satu kewajiban yang paling sering luput adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM selama dua periode berturut-turut dapat menerima peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga. Jika peringatan diabaikan, sanksi dapat meningkat menjadi penghentian sementara kegiatan usaha hingga pencabutan izin.

Notifikasi di OSS juga perlu dibaca sampai tuntas. Sebagian pelaku usaha hanya melihat ringkasan di surel dan tidak mengunduh surat keputusan sanksi melalui akun OSS. Padahal, dokumen tersebut memuat detail pelanggaran, dasar sanksi, dan langkah tindak lanjut. Notifikasi peringatan OSS bukan sekadar pengingat biasa; ia bisa menjadi awal dari rantai sanksi.

Jenis sanksi Bentuk umum Pemicu yang sering terjadi
Ringan Teguran tertulis LKPM tidak dilaporkan, data tidak mutakhir
Sedang Paksaan pemerintah atau denda administratif Komitmen tidak dipenuhi
Berat Pembekuan atau pencabutan izin Pelanggaran berulang atau kegiatan tidak sesuai izin

Hal yang sering terlewat adalah asumsi bahwa usaha mikro otomatis bebas dari semua kewajiban. Usaha mikro memang dikecualikan dari kewajiban LKPM, tetapi bukan berarti data NIB dan kesesuaian kegiatan usahanya boleh dibiarkan tidak akurat. Ketidaksesuaian data dapat menyulitkan saat mengajukan fasilitas, bermitra, atau menghadapi pengawasan.

Cara Memastikan Posisi Perizinan Berusaha Anda di Masa Transisi

Langkah paling rasional bukan mengurus ulang semua izin, melainkan memverifikasi kesesuaian data dan kewajiban. Mulailah dari dokumen yang paling dasar, lalu naik ke komitmen yang bersifat operasional.

  • Cocokkan kode KBLI di NIB dengan kegiatan usaha yang benar-benar berjalan.
  • Periksa apakah ada perubahan maksud dan tujuan atau ruang lingkup usaha di akta perusahaan.
  • Pastikan persyaratan dasar seperti KKPR, persetujuan lingkungan, PBG, dan SLF masih sesuai dengan lokasi dan bangunan yang dipakai.
  • Cek status pemenuhan komitmen dan kewajiban LKPM pada akun OSS.
  • Baca notifikasi OSS hingga tuntas dan unduh dokumen resmi bila ada.
  • Jika ada perubahan substansi, konsultasikan penyesuaian data melalui kanal resmi OSS dan AHU.

Verifikasi ini terlihat sederhana, tetapi sering menemukan masalah yang tidak terlihat di dashboard. Misalnya, kode KBLI sudah diperbarui otomatis, tetapi akta perusahaan masih memakai rumusan lama. Atau sebaliknya, akta sudah berubah, tetapi data OSS belum disesuaikan. Ketidaksesuaian seperti ini lebih berisiko daripada perubahan kode itu sendiri.

Untuk memastikan kode yang dipilih benar-benar mewakili kegiatan usaha, gunakan panduan memilih KBLI sebagai pembanding. Jangan memilih kode hanya karena terlihat mirip atau karena warisan data lama. Kesesuaian kode menentukan instrumen perizinan, tingkat risiko, dan kewajiban pengawasan yang melekat.

Pada akhirnya, perizinan berusaha yang tertib bukan soal mengikuti semua perubahan secara reaktif. Yang menentukan adalah kemampuan membaca mana perubahan yang mengubah proses, mana yang hanya mengubah klasifikasi, dan mana yang benar-benar menuntut tindakan Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah izin yang terbit sebelum PP 28/2025 dan KBLI 2025 masih berlaku?

Masih. Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang sudah terbit atau terverifikasi sebelum implementasi KBLI 2025 dinyatakan tetap berlaku. Penyesuaian hanya diperlukan jika ada perubahan substansi kegiatan usaha.

Apakah kode KBLI yang berubah otomatis membatalkan NIB?

Tidak. Jika tidak ada perubahan substansi, konversi kode dilakukan otomatis oleh sistem berdasarkan tabel konversi BPS. NIB tetap menjadi identitas usaha. Meski demikian, Anda tetap perlu memastikan data kegiatan usaha di OSS mencerminkan kegiatan yang sebenarnya.

Apa yang terjadi jika perubahan kegiatan usaha tidak disesuaikan?

Data perizinan bisa tidak lagi mencerminkan kegiatan nyata. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah saat pengawasan, pengajuan fasilitas, atau kerja sama usaha. Dalam kasus tertentu, ketidaksesuaian dapat berkembang menjadi sanksi administratif.

Apakah usaha mikro wajib menyesuaikan KBLI 2025?

Usaha mikro tidak diwajibkan mengurus izin baru. Konversi kode dilakukan otomatis bila tidak ada perubahan substansi. Usaha mikro juga dikecualikan dari kewajiban LKPM, tetapi tetap perlu menjaga akurasi data NIB dan kesesuaian kegiatan usaha.

Kesimpulan

PP 28/2025 dan KBLI 2025 adalah dua perubahan berbeda yang terjadi berdekatan. PP 28/2025 memperbaiki cara perizinan berusaha diselenggarakan, sementara KBLI 2025 memperbarui klasifikasi kegiatan usaha. Men campur keduanya sebagai kewajiban mengurus izin baru adalah kekeliruan yang paling sering terjadi.

Langkah yang tepat adalah memverifikasi data NIB, akta, persyaratan dasar, dan kewajiban pelaporan. Jika Anda memerlukan pendampingan izin usaha untuk memastikan posisi perizinan sudah sesuai dengan kedua kerangka baru ini, pastikan pendamping memahami perbedaan mendasar antara PP 28/2025 dan KBLI 2025.

Sumber & referensi

  • JDIH BPK RI, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, https://peraturan.bpk.go.id/
  • Badan Pusat Statistik, Pemerintah Memastikan KBLI 2025 Tidak Memerlukan Perizinan Baru, 30 April 2026, https://www.bps.go.id/id/news/2026/04/30/908/pemerintah-memastikan-kbli-2025-tidak-memerlukan-perizinan-baru.html
  • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Bersama Implementasi KBLI 2025, 28 Maret 2026, https://www.bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/pemerintah-terbitkan-surat-edaran-bersama-implementasi-kbli-2025-2
  • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Sesuaikan Sistem OSS dengan PP 28 Tahun 2025, Perkuat Kepastian dan Kemudahan Berusaha, 26 Februari 2026, https://investindonesia.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/pemerintah-sesuaikan-sistem-oss-dengan-pp-28-tahun-2025-perkuat-kepastian-dan-kemudahan-berusaha
  • JDIH Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, https://jdih.bkpm.go.id/
Bagikan Informasi: WhatsApp LinkedIn

Jaminan Kepatuhan & Kerahasiaan Korporasi

Informasi dalam publikasi ini disusun untuk edukasi & panduan resmi. Seluruh layanan pendampingan & konsultasi legalitas KBLI2025.Com dilaksanakan secara profesional, terakreditasi, dan mematuhi regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.