Gambar Ilustrasi Daftar SIUP: Cara Mengurus dan Syarat Terbaru
Daftar SIUP masih menjadi istilah yang sangat sering digunakan oleh pelaku usaha ketika ingin memperoleh legalitas usaha perdagangan. Meskipun sistem perizinan di Indonesia telah mengalami perubahan melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dan OSS RBA, banyak pelaku usaha yang tetap mencari informasi mengenai SIUP karena telah lama dikenal sebagai dokumen utama untuk kegiatan perdagangan.
Dalam praktik saat ini, fungsi SIUP telah terintegrasi ke dalam sistem perizinan elektronik melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha yang diterbitkan melalui OSS RBA. Oleh karena itu, memahami hubungan antara SIUP, NIB, KBLI, dan perizinan berusaha menjadi sangat penting agar proses legalisasi usaha berjalan lancar.
Artikel ini membahas secara mendalam mengenai daftar SIUP, dasar hukum, persyaratan, prosedur pengurusan, hingga kesalahan yang sering terjadi saat pengajuan izin usaha perdagangan. Untuk memahami sistem perizinan secara menyeluruh, Anda juga dapat mempelajari panduan OSS RBA dan perizinan usaha Indonesia sebagai artikel induk dalam klaster ini.
Baca Juga:
Apa Itu SIUP dan Apakah Masih Berlaku?
SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan izin yang dahulu diwajibkan bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Dokumen ini diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai bukti legalitas usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, sistem perizinan mengalami transformasi menjadi perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem ini, banyak perizinan yang sebelumnya berdiri sendiri kemudian diintegrasikan ke dalam OSS RBA.
Akibat perubahan tersebut, istilah SIUP tidak lagi diterbitkan sebagai dokumen terpisah untuk sebagian besar kegiatan usaha perdagangan. Sebagai gantinya, pelaku usaha memperoleh:
- Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Sertifikat Standar apabila dipersyaratkan.
- Izin usaha berbasis risiko sesuai tingkat risiko kegiatan usaha.
- Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) apabila diperlukan.
Karena itu, ketika masyarakat mencari informasi tentang daftar SIUP, yang dimaksud pada praktiknya adalah proses memperoleh legalitas usaha perdagangan melalui OSS RBA.
Baca Juga:
Dasar Hukum Pengurusan SIUP dan Izin Usaha Perdagangan
Pengurusan izin usaha perdagangan saat ini mengacu pada beberapa regulasi penting yang menjadi landasan sistem perizinan nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait OSS RBA.
- Peraturan Badan Pusat Statistik mengenai KBLI.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan berbasis risiko sehingga jenis izin yang diperlukan tidak lagi sama untuk semua usaha. Risiko rendah umumnya cukup dengan NIB, sedangkan risiko menengah dan tinggi memerlukan persyaratan tambahan.
Oleh sebab itu, sebelum mengurus SIUP atau izin usaha perdagangan, pelaku usaha harus memastikan terlebih dahulu kode kegiatan usahanya melalui penjelasan lengkap mengenai KBLI dan memahami cara memilih KBLI yang tepat.
Baca Juga:
Hubungan Daftar SIUP dengan NIB dan KBLI
Salah satu kesalahan paling umum adalah menganggap SIUP dapat diterbitkan tanpa menentukan KBLI. Padahal, dalam sistem OSS RBA, seluruh proses perizinan dimulai dari pemilihan KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
KBLI merupakan sistem klasifikasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan jenis aktivitas ekonomi. Setiap kegiatan usaha memiliki kode lima digit yang menjadi dasar penerbitan izin.
Hubungan ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:
- KBLI menentukan jenis kegiatan usaha.
- NIB menjadi identitas resmi pelaku usaha.
- Izin usaha diterbitkan berdasarkan tingkat risiko KBLI yang dipilih.
- Dokumen yang dahulu dikenal sebagai SIUP kini terintegrasi dalam perizinan OSS RBA.
Sebagai contoh, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar akan menggunakan kode KBLI dari kategori perdagangan besar dan eceran. Anda dapat melakukan pencarian melalui halaman cari berdasarkan kode KBLI atau cari berdasarkan nama usaha untuk memastikan klasifikasi yang digunakan sudah sesuai.
Baca Juga:
Syarat Daftar SIUP Melalui OSS RBA
Persyaratan yang diperlukan bergantung pada bentuk badan usaha dan tingkat risiko kegiatan usaha. Namun secara umum, dokumen berikut biasanya diperlukan.
Persyaratan Untuk Perseorangan
- Nomor Induk Kependudukan.
- Nomor Pokok Wajib Pajak apabila telah memiliki.
- Alamat usaha.
- Nomor telepon dan surat elektronik aktif.
- Data kegiatan usaha.
Persyaratan Untuk PT dan CV
- Akta pendirian dan pengesahan badan hukum.
- Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha.
- Data pengurus dan pemegang saham.
- Alamat kantor.
- Modal usaha.
- Data kegiatan usaha sesuai KBLI.
Apabila Anda masih dalam tahap pembentukan badan usaha, memahami proses pendirian PT dan CV akan membantu mempercepat proses pengajuan izin melalui OSS RBA.
Baca Juga:
Cara Daftar SIUP Secara Online Melalui OSS RBA
Seluruh proses pengurusan izin usaha perdagangan saat ini dilakukan melalui sistem OSS RBA yang dikelola pemerintah pusat.
- Membuat akun OSS menggunakan data pemilik usaha.
- Melakukan verifikasi identitas dan data perpajakan.
- Mengisi profil usaha secara lengkap.
- Menentukan kode KBLI yang sesuai.
- Mengisi lokasi kegiatan usaha.
- Melengkapi data modal dan tenaga kerja.
- Mengajukan perizinan berusaha.
- Mengunduh NIB dan dokumen perizinan yang diterbitkan.
Apabila kegiatan usaha termasuk risiko menengah atau tinggi, sistem dapat meminta pemenuhan Sertifikat Standar atau persetujuan tambahan sebelum izin dinyatakan efektif.
Baca Juga:
Perbedaan SIUP Lama dan Sistem OSS RBA Saat Ini
| Aspek | SIUP Lama | OSS RBA Saat Ini |
|---|---|---|
| Penerbit | Pemerintah daerah | Pemerintah pusat melalui OSS |
| Bentuk dokumen | SIUP terpisah | NIB dan izin usaha terintegrasi |
| Dasar klasifikasi | Jenis usaha umum | KBLI dan tingkat risiko |
| Proses pengajuan | Manual dan daring terbatas | Sepenuhnya melalui OSS RBA |
| Validasi data | Dokumen fisik | Terintegrasi dengan berbagai sistem pemerintah |
Perubahan ini bertujuan menyederhanakan proses perizinan, mempercepat investasi, dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Baca Juga:
Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mengurus SIUP
Banyak pengajuan izin usaha mengalami kendala karena kesalahan administratif maupun pemilihan klasifikasi usaha.
- Memilih kode KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha sebenarnya.
- Menggunakan alamat usaha yang tidak valid.
- Tidak memperhatikan persyaratan Sertifikat Standar.
- Mengabaikan kewajiban UMKU.
- Tidak memperbarui data perusahaan ketika terjadi perubahan usaha.
Apabila kegiatan usaha berubah atau berkembang, pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian sebagaimana dijelaskan dalam panduan cara memperbarui KBLI perusahaan.
Baca Juga:
Manfaat Memiliki SIUP atau Izin Usaha Perdagangan
Legalitas usaha bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Dokumen perizinan memiliki dampak langsung terhadap pengembangan usaha.
- Meningkatkan kredibilitas di mata pelanggan dan mitra bisnis.
- Mempermudah pembukaan rekening perusahaan.
- Menjadi syarat mengikuti pengadaan barang dan jasa.
- Mempermudah akses pembiayaan dari lembaga keuangan.
- Memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha.
- Mendukung ekspansi usaha ke wilayah lain.
Bagi pelaku usaha yang bergerak dalam perdagangan besar, distribusi, maupun pengadaan barang, legalitas yang lengkap sering menjadi syarat utama dalam proses kerja sama bisnis maupun pengadaan pemerintah.
Baca Juga:
Daftar SIUP untuk UMKM dan Usaha Mikro
Pelaku usaha mikro dan kecil sering menganggap perizinan sebagai proses yang rumit. Padahal, melalui OSS RBA, usaha dengan tingkat risiko rendah umumnya hanya memerlukan NIB untuk memulai kegiatan usaha secara legal.
NIB juga berfungsi sebagai identitas usaha yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif. Dengan legalitas yang jelas, UMKM lebih mudah memperoleh akses pembiayaan, program pembinaan pemerintah, dan peluang kemitraan usaha.
Karena itu, pelaku UMKM sebaiknya segera melakukan registrasi usaha meskipun skala usaha masih kecil. Langkah ini membantu mempersiapkan pertumbuhan usaha di masa depan tanpa harus menghadapi kendala legalitas.
Baca Juga:
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah SIUP masih diterbitkan saat ini?
Untuk sebagian besar kegiatan usaha perdagangan, SIUP tidak lagi diterbitkan sebagai dokumen terpisah. Legalitas usaha kini diperoleh melalui NIB dan perizinan OSS RBA sesuai tingkat risiko usaha.
Apakah mengurus SIUP harus memiliki PT?
Tidak. Pelaku usaha perseorangan juga dapat memperoleh legalitas usaha melalui OSS RBA tanpa harus mendirikan PT terlebih dahulu, tergantung kebutuhan dan skala usaha.
Berapa biaya daftar SIUP?
Penerbitan NIB melalui OSS RBA pada prinsipnya tidak dikenakan biaya. Namun biaya tambahan dapat muncul apabila usaha memerlukan dokumen pendukung tertentu atau jasa profesional untuk pengurusan badan usaha.
Bagaimana jika salah memilih KBLI?
Kesalahan KBLI dapat memengaruhi jenis izin yang diterbitkan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu melakukan pembaruan data melalui OSS dan menyesuaikan KBLI dengan kegiatan usaha yang sebenarnya.
Apakah usaha perdagangan daring memerlukan SIUP?
Usaha perdagangan daring tetap memerlukan legalitas usaha. Pengusaha perlu memiliki NIB dan memenuhi ketentuan perizinan sesuai KBLI yang digunakan dalam kegiatan perdagangan elektronik.
Baca Juga:
Kesimpulan
Daftar SIUP pada saat ini pada dasarnya mengacu pada proses memperoleh legalitas usaha perdagangan melalui OSS RBA. Sistem baru tidak lagi berfokus pada penerbitan SIUP sebagai dokumen terpisah, melainkan mengintegrasikan NIB, izin usaha, Sertifikat Standar, dan persyaratan lain berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
Kunci utama keberhasilan pengurusan izin terletak pada pemilihan KBLI yang tepat, kelengkapan data usaha, dan pemahaman terhadap kewajiban perizinan yang berlaku. Untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai sistem perizinan nasional, pelajari juga panduan OSS RBA dan perizinan usaha Indonesia serta informasi mengenai hubungan KBLI dengan izin usaha.
